Page 103 - ESSAI AGRARIA 22.indd

akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan
surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,
maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu
kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman
penjara selama-lamanya enam tahun.
2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa
dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan
itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal
mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
Walaupun undang-undang telah mengatur mengenai
perlindungan akan hak milik tanah dan mengenai mafia tanah,
dengan menggunakan Undang-undang Pokok Agraria mampu
menyelesaikan suatu kasus dalam memberantas mafia tanah.
Serta dalam pelaksanaan penyidikan pun tidak perlu membongkar
kasus mafia tanah tersebut, hanya cukup memberikan bukti
adanya pemalsuan dokumen atas kepemilikan tanah tersebut
(Chairunnazah, 2014).
Pada penanganan kasus mafia tanah BPN berwenang dalam
menangani kasus tersebut, langkah pertama yang dilakukan
BPN yakni melakukan mediasi. Apabila permasalahan ini tidak
bisa diselesaikan dengan baik atau tidak ada kesepakatan antara
kedua belah pihak, maka dengan hukum pidana bisa menjadi cara
penyelesaian akhir antara kedua belah pihak, karena BPN hanya
menyelesaikan permasalahan tanah selebihnya jika permasalahan
tersebut sulit untuk diselesaikan maka diselesaikan dengan ranah
pidana.
Masyarakat Indonesia alangkah baiknya untuk melakukan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan
mendaftarkan suatu objek tanah baik di wilayah desa atau
kelurahan, maka cara ini pemerintah mampu memberikan suatu

92 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat