Page 102 - ESSAI AGRARIA 22.indd

merupakan suatu nilai yang mendasar dalam hukum, kesadaran
akan budaya hukum ini menjadi kendala bagi para penegak hukum
karena minimnya kesadaran rakyat Indonesia akan budaya hukum
(Leonie Lokollo, 2020).

Penanganan Kasus Mafia Tanah
Mafia tanah merupakan sekongkol dengan oknum pejabat
dengan tujuan untuk melakukan kejahatan dalam bidang
pertanahan serta membuat legalitas hak kepemilikan atas
tanah. Menurut Sofyan A.Djalil selaku Menteri ATR/Kepala
BPN, menjelaskan banyak sekali permasalahan mengenai mafia
tanah yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, dimana
berhubungan dengan aset milik negara serta BUMN, dalam mafia
tanah pun juga melibatkan aparat pemerintah yang bersekongkol
dengan oknum tertentu (yunawita karlina, 2022).

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dijelaskan dalam Pasal 19
yang berisikan tentang menciptakan kepastian hukum pertanahan
dan institusi berwenang dalam melakukan penyelenggaraan tanah
yang nantinya tanah tersebut didaftarkan dan diberi tanda bukti
hak sertipikat yang bersifat penting. Sertipikat yakni alat bukti
yang sah dan otentik dalam kepemilikan suatu objek yaitu tanah
yang mana telah dilindungi oleh undang-undang.
Pemalsuan sertipikat tanah juga termasuk dalam tindak
pidana, yang berkaitan pada Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan:

1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang
dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban)
atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud

Strategi Kolaboratif Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan 91
Perkara Pertanahan dan Pemberantasan Mafia Tanah