Page 104 - ESSAI AGRARIA 22.indd

jaminan atas kepastian hukum atau hak kepemilikan tanah milik
masyarakat, hal ini juga mampu meminimalisir permasalahan
mafia tanah di Indonesia.

Penutup
Upaya dalam pemberantasan mafia tanah diantaranya: (1)
Bersikap tegas kepada pelaku mafia serta memberikan sanksi
pidana dan sanksi administratif; (2) Meningkatkan profesionalisme
para penegak hukum yang berhubungan dengan keahlian serta
kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya, bersikap bersih,
dan jujur; dan (3) Melakukan sertifikasi tanah dengan cara gratis
melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari
kementerian ATR atau BPN guna dan meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam melestarikan dan melindungi tanahnya.

Referensi

Chairunnazah, M. S. (2014). Perlindungan Hukum Pemilik Tanah
Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Mafia Tanah di
Kota Banjarbaru (Studi Kasus No: 21/G/2014/PTUN BJM.
pp. 5-6.
detiknews. (2022). Kasus Mafia Tanah, Eks ART Nirina Zubir
Hadapi Vonis Hari Ini.
Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. (2021). Kementerian
ATR/BPN Ajak Penegak Hukum, Pakar, dan Ombudsman
Kawal Pemberantasan Mafia Tanah.
Kompas.com. (2022). Soal Mafia Tanah, Hadi Tjahjanto: Kita Sudah
Tahu di Mana Tempatnya.
Leonie Lokollo, J. M. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Penguasahan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik
Sosial. Jurnal Belo, 6(1), 19-20.

Strategi Kolaboratif Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan 93
Perkara Pertanahan dan Pemberantasan Mafia Tanah