Page 42 - ESSAI AGRARIA 22.indd

kegiatan sosialisasi dari IP4T tersebut. Alhasil, data IP4T yang
tidak lengkap ini tentunya dapat berpotensi menjadi penghalang
tercapainya pendaftaran tanah strategi mendekat, merapat dan
menyeluruh yang mana menjadi dasar dalam penetapan lokasi
PTSL (Harashta, et al., 2022, 10283). Dampaknya, tentu akan
menjadi kendala untuk mewujudkan desa/kelurahan lengkap,
terlebih lagi kabupaten/kota lengkap.
Sebagaimana Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.
HK.02.01/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Tahun 2022 bahwa penetapan lokasi yang telah
dibahas sebelumnya merupakan tahapan setelah perencanaan
kegiatan. Tentunya penentuan lokasi akan sangat mempengaruhi
keberhasilan dari kegiatan PTSL dan berpotensi menjadi kendala
keberhasilan program apabila tidak adanya dasar serta pengetahuan
minim terkait dengan lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat/
wilayah yang akan digunakan sebagai program PTSL. Sehingga
peranan data IP4T yang lengkap dan sesuai standar dapat menjadi
acuan/pedoman bagi Pejabat berwenang di Kantor Pertanahan
untuk dapat menentukan daerah mana yang sebaiknya dijadikan
lokasi PTSL untuk mendukung tercapainya strategi mendekat,
merapat dan menyeluruh dalam rangka mencapai desa/kelurahan
lengkap.
Dalam hal upaya untuk mencapai standarisasi data IP4T dapat
dilakukan upaya seperti yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Madiun melalui program IP4T partisipatif. Partisipatif
disini dapat diartikan dengan melibatkan para pihak terkait dalam
membantu proses penyelesaiannya. Peranan dari pengerjaan secara
partisipatif dalam IP4T ini juga dapat memberikan manfaat, seperti
didapatkannya informasi lebih terkait bidang tanah, informasi
kejelasan batas administrasi, serta jaminan yang lebih terkait
penyampaian program dengan baik kepada stakeholders karena

Strategi Akselerasi Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap 31
melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap