Page 43 - ESSAI AGRARIA 22.indd

program dijalankan dengan berbagai pemangku kepentingan
hingga berbagai lapisan masyarakat itu sendiri.
Lebih lanjut, mengingat urgensitas serta contoh keberhasilan
dari pilot project tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan
dari program IP4T partisipatif yang telah dilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dengan pada
daerah lain, hal tersebut dimaksudkan agar keberhasilan program
yang telah berhasil dilaksanakan dapat dijadikan percontohan
oleh Kantor Pertanahan lain, serta apabila terdapat kendala karena
berbagai aspek yang belum teridentifikasi yang dilatarbelakangi
karena adanya heterogenitas masyarakat, adat istiadat, dan
berbagai sebab lain dapat segera diidentifikasi dan ditemukan
solusi penyelesaiannya.
Dalam hal ini, tentunya perlu adanya dukungan dari
Pemerintah terkait fokus dari pelaksanaan IP4T yang dapat
diwujudkan dengan peningkatan pelaksanaan program IP4T yang
mengacu perencanaan dari target PTSL. Hal tersebut tentunya
memungkinkan penambahan pekerjaan yang dilaksanakan Kantor
Pertanahan, namun hal tersebut dapat diatasi seperti halnya
keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB)
dalam pelaksanaan PTSL. Dalam hal ini, menurut penulis dapat
dilakukan juga hal serupa dengan sepenuhnya memanfaatkan
pihak ketiga yang memenuhi kualifikasi dimana nantinya
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi
pelaksana dalam kegiatan IP4T.
Selain itu, adanya program IP4T yang sedang berlangsung
dirasakan belum maksimal bentuk tindak lanjutnya yang berakhir
menjadi simpanan pada Kantor Pertanahan berupa peta dan berkas-
berkas yang dijadikan Barang Milik Negara (BMN) (Priyanta 2019,
6-7). Sehingga, menurut pendapat penulis diperlukan formulasi

32 Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang
Menuju Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat