Page 40 - ESSAI AGRARIA 22.indd

berbagai program pertanahan lain seperti untuk updating data
Peta Zona Nilai Tanah ataupun dapat dijadikan sebagai referensi
dalam pengambilan kebijakan lain seperti identifikasi tanah yang
bersengketa dan terlantar, serta beberapa kebijakan lain (Priyanta
2019, 3).

Contoh lainnya dapat dilihat dari pelaksanaan PTSL oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
yang memanfaatkan data hasil IP4T pada tahun 2016 silam di
Kelurahan Lembang dimana dapat menjadi acuan data hasil
pengukurannya karena pada program IP4T tersebut pengukuran
bidang tanahnya dilaksanakan secara kadastral, sehingga data hasil
pengukuran tersebut dapat didaftarkan pada saat pelaksanaan
PTSL. Dampaknya dapat dibuktikan dari data persentase tanah
terdaftar pada Kelurahan Lembang, dimana pada bulan April 2018
jumlah tanah yang telah terdaftar yaitu sebanyak 86,80% dengan
jumlah 3.038 bidang tanah dan tersisa 13,20% dengan jumlah 462
bidang tanah (Fauziah 2018, 12).

Dari beberapa contoh penelitian yang dijelaskan sebelumnya
dapat dikatakan berhasil, namun dalam hal ini terdapat pula kendala
seperti yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
Provinsi Sumatra Barat dimana terdapat beberapa bidang tanah
yang tidak diketahui siapa pemiliknya bahkan oleh masyarakat
setempat, serta kendala lainnya yaitu kurang optimalnya kegiatan
sosialisasi program IP4T yang dilakukan sebelumnya dan
menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui
tentang program tersebut (Putri and Jumiati 2019, 30). Namun,
dari pelaksanaan tersebut dapat kita kaitkan dengan pelaksanaan
IP4T berbasis partisipatif dimana merupakan pilot project dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun yang melibatkan para
pihak terkait dalam membantu proses penyelesaiannya yang
dapat meningkatkan sinergitas antar pihak juga meningkatkan

Strategi Akselerasi Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap 29
melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap