Page 10 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 10
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH ULAYAT
DI KABUPATEN SIJUNJUNG,
SUMATERA BARAT
I Gusti Nyoman Guntur, Widhiana H. Puri, dan Lintang Titis Sabrina
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
A. Pendahuluan
Tanah ulayat sebagai salah satu bentuk obyek hak atas tanah tunduk
pada hukum adat yang memiliki ciri utama sebagai hukum yang
sebagian besar tidak tertulis. Karakter tidak tertulis ini kemudian
berseberangan dengan sistem hukum tanah nasional yang menganut
paham positivistik yang menghendaki segala sesuatunya tertulis
untuk memberi kepastian hukum. Persoalan muncul manakala
terhadap pranata tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum
adat, berpotensi tidak akan mempunyai kepastian dan perlindungan
hukum dari negara, karena terkendala dalam pendaftarannya oleh
otoritas pertanahan.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPN RI kepada Kepala Kantor
Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia tanggal
4 April 2014, Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi
Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat, tanah ulayat yang
sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditindaklanjuti dengan
pencatatan pada peta dasar pendaftaran dengan membubuhkan
suatu tanda kartografi, dan menggambarkan batas-batasnya serta
mencatatnya dalam daftar tanah. Terbitnya Surat Edaran dimaksud,
sejalan dengan ketentuan bahwa tanah ulayat tidak dijadikan sebagai
obyek pendaftaran tanah sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997.
1
1 Dalam Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa: (1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:
a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan
