Page 10 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 10

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN
                        PENDAFTARAN TANAH ULAYAT
                          DI KABUPATEN SIJUNJUNG,
                                SUMATERA BARAT

              I Gusti Nyoman Guntur, Widhiana H. Puri, dan Lintang Titis Sabrina

                            Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional





             A.  Pendahuluan
             Tanah ulayat sebagai salah satu bentuk obyek hak atas tanah tunduk
             pada  hukum  adat  yang  memiliki  ciri  utama  sebagai  hukum  yang
             sebagian besar tidak tertulis. Karakter tidak tertulis ini kemudian
             berseberangan dengan sistem hukum tanah nasional yang menganut
             paham  positivistik  yang  menghendaki  segala  sesuatunya  tertulis
             untuk memberi  kepastian hukum. Persoalan muncul  manakala
             terhadap pranata tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum
             adat, berpotensi tidak akan mempunyai kepastian dan perlindungan
             hukum dari negara, karena terkendala dalam pendaftarannya oleh
             otoritas pertanahan.

                 Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPN RI kepada Kepala Kantor
             Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia tanggal
             4  April 2014, Nomor 3/SE/IV/2014  tentang Penetapan Eksistensi
             Masyarakat  Hukum Adat  dan  Tanah  Ulayat,  tanah ulayat  yang
             sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditindaklanjuti dengan
             pencatatan pada  peta  dasar  pendaftaran  dengan  membubuhkan
             suatu  tanda  kartografi, dan  menggambarkan  batas-batasnya serta
             mencatatnya dalam daftar tanah. Terbitnya Surat Edaran dimaksud,
             sejalan dengan ketentuan bahwa tanah ulayat tidak dijadikan sebagai
             obyek pendaftaran tanah sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah
             Nomor 24 Tahun 1997.
                                 1
             1    Dalam Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa:  (1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:
               a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15