Page 12 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat 3
di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
Kedua, terhadap tanah Druwe Desa (ditafsirkan sebagai
tanah ulayat) di Bali disertipikatkan menjadi hak milik atas nama
Desa Pakraman atau Pura melalui proses konversi hak lama atas
tanah. Surat Edaran Dirjen Agraria Nomor: DA-6980/III/2P/1983
tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah
yang Berasal dari Tanah Adat, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal
Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada
Dalam Kawasan Tertentu, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK. 556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum
Keagamaan yang Dapat Mempunyai Tanah dengan Hak Milik, dan
Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017
tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek
Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah. Dengan demikian,
keberadaan tanah adat/ulayat (tanah druwe desa) di Bali “diakui”
sebagai hak lama atas tanah, sehingga proses pensertipikatannya
menjadi hak milik yang subyeknya tetap komunal masyarakat adat,
dalam hal ini atas nama lembaga adatnya yaitu Desa Pakraman.
Berarti praktik PTSL untuk tanah ulayat di Bali tidak sejalan dengan
Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Ketiga, terhadap tanah ulayat di Sumatera Barat diproses
menjadi beragam jenis hak atas tanah dan melalui pemberian hak
dan/atau melalui proses konversi hak lama atas tanah dan beragam
subyek hak yaitu: 1) Nama dan kedudukan (selaku MKW dalam
kaum); 2) Nama, kedudukan (MKW) dan nama seluruh anggota
kaum; 3) Nama seluruh anggota kaum; 4) nama (satu orang) baik
laki-laki atau perempuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya, sesungguhnya keberadaan tanah ulayat sudah
diakui yang jenisnya yaitu ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum,
dan ulayat rajo. Rupanya, masih sedikitnya tanah-tanah di Sumatera
Barat terdaftar diduga karena otoritas pertanahan masih mengalami
kesulitan dalam menentukan status bidang-bidang tanah yang sudah
lama secara turun temurun dikuasai oleh masyarakat adat setempat,
dan kesulitan dalam menentukan siapa subyek hak sesungguhnya,