Page 11 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

2 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Hal ini dapat dimaknai bahwa tujuan pendaftaran (pembukuan/
pencatatan) tanah ulayat dimaksud bukan untuk tujuan kepastian
hukum, karena tidak sampai pada penerbitan alat bukti kepemilikan
(sertipikat) yang kuat, tetapi ditujukan untuk tertib administrasi
dan tersedianya data informasi sebagaimana tujuan pendaftaran
tanah dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997. Dilaksanakannya pendaftaran atas tanah ulayat hanya untuk
tujuan tertib administrasi dan tersedianya data informasi saja, yang
berarti juga tidak dengan tujuan kepastian hukum dan perlindungan
hukum, maknanya hanya untuk memberikan kepastian yang
menyangkut obyek bidang tanahnya saja, serta tidak memberikan
kepastian perihal apa status tanahnya dan siapa subyek haknya.

Terhadap kebijakan nasional pendaftaran tanah ulayat tersebut
di atas, ternyata dalam operasional di lapangan terdapat perbedaan
perlakuan pengakuan terhadap tanah ulayat yang dikuasai
oleh masyarakat hukum adat. Pertama, terhadap pelaksanaan
pensertipikatan tanah di Provinsi Kalimantan Tengah semuanya
dilakukan melalui proses pemberian hak menjadi hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya.
Menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a UUPA dan Pasal
23 PP Nomor 24 Tahun 1997, penetapan pemberian hak dilakukan
terhadap bidang-bidang tanah yang belum ada haknya (sering
disebut dengan tanah negara). Dengan demikian, dapat diasumsikan
bahwa semua tanah di Kalimantan Tengah dianggap sebagai
tanah negara, sehingga proses pendaftarannya dilakukan melalui
penetapan pemberian hak. Di sisi lain pada kenyataannya (secara de
facto) tanah ulayat itu masih ada, sesuai dengan Penjelasan Umum
Romawi II angka (3) UUPA, sebagai bentuk pengakuan hak ulayat
masyarakat adat dilakukan dengan cara “recognitie”, kepada pegang
hak ulayat itu.

dan hak pakai; b. tanah hak pengelolaan; c. tanah wakaf; d. hak milik atas satuan rumah susun; e.
hak tanggungan; f. tanah Negara. (2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan
bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. Pendaftaran tanah yang obyeknya
bidang tanah yang berstatus tanah Negara dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan
tidak ditertibkan sertipikat.