Page 100 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Optimalisasi Akses Reform Dalam Rangka 91
Kesejahteraan Rakyat di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap
terjadi penyimpangan pelaksanaan land reform dengan pembukaan
investasi besar-besaran di perkebunan. Konsep agraria juga diwarnai
perubahan makna, yaitu dengan dipisahkannya peraturan mengenai
pertanahan dan sumber daya agraria lainnya seperti kehutanan
dan pertambangan. Hal ini di kemudian hari melahirkan 3 (tiga)
undang-undang sektoral, yaitu UU Kehutanan, UU Pertambangan
dan UU Penanaman Modal Asing (Wiradi, 2009).
Pasca disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai
induk dari semua peraturan keagrariaan di Indonesia, realitanya
undang-undang yang mengatur tentang pertanahan dan agraria
belum mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata kepada
masyarakat (Sinaga, 2020). Era Reformasi menjadi awal dari
gerakan-gerakan tuntutan pembaruan agraria yang semakin gencar
disuarakan oleh masyarakat. Dengan ditetapkannya Tap MPR Nomor
IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam, Reforma Agraria juga dimulai dengan perombakan dan
pembaruan peraturan dan penataan agrana.

Program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) beberapa
tahun terakhir ini salah satunya difokuskan untuk memetakan dan
mengembangkan potensi wilayah yang ada di Jawa Bagian Selatan
terkhusus untuk wilayah Cilacap. Pertimbangannya adalah bahwa
potensi wilayah yang ada di area tersebut, saat ini dirasa belum
tergarap secara optimal, sehingga harapan ke depan untuk dapat
mengembangkan menjadi desa yang mandiri dan berdaya demi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum terwujud. Salah
satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, langkah awal yang
kiranya penting dilakukan adalah dengan cara mencermati potensi
wilayah secara utuh, baik fisik maupun non fisik dalam rangka
penyusunan roadmap pengembangannya. Cilacap yang menjadi
salah satu target pengembangan, tentu menjadi prioritas bagi Tim
GTRA dalam rangka menyusun kajian dan roadmap pengembangan
RA. Selain wilayah pesisir yang erat berkaitan dengan potensi pantai
dan pariwisata, juga perlu pula dicermati perkembangan serta
potensi ekonomi seperti UMKM, struktur perekonomian maupun
aspek-aspek ekonomi yang terkait dengan pertanahan, dalam rangka