Page 278 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Sengketa Tumpang Tindih Penguasaan dan/atau Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) 269
Dengan Kawasan Hutan (KH) Studi di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Pasal 79:

a. Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik
berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang
untuk Negara.
b. Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan
kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.
c. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur oleh Menteri
Terhadap pelanggaran atas Pasal-Pasal tersebut maka, dikenakan
sanksi Pidana yang dilakukan melalui proses tahapan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan Pengadilan.

G. Kesimpulan Dan Saran
Penyebab terjadinya permasalahan tumpang tindih penguasaan
KH dengan HGU adalah:

1. Perusahaan perkebunan langsung melakukan pembukaan
lahan dan penanaman padahal hanya memperoleh Izin
Lokasi, sementara persetujuan prinsip belum terbit. Hal ini
tentu kesalahan dari pihak perusahaan dimana belum ada
rekomendasi dari kehutanan namun langsung mengerjakan
pembukaan lahan, padahal bisa jadi masuk wilayah kehutanan.
2. banyak daerah yang belum memiliki RTRWKK (Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) yang telah dipadu serasikan
dengan Peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan). Sebenarnya
pada era orde baru telah diterapkan padu serasi antara TGHK
dengan Tata Ruang, namun pelaksanaan di daerah banyak yang
tidak mengacunya. Demikian juga dengan kebijakan satu peta
yang tengah digaungkan belum menyasar ke TGHK.
3. Tidak dilibatkannya BPKH untuk memberikan pertimbangan
teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Perkebunan.
4. Tidak berperannya Dinas Kehutanan kabupaten sebagai
pemangku kawasan hutan di wilayah kabupaten dalam proses
penerbitan Izin Lokasi Perkebunan.