Page 273 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

264 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Panitia Pemeriksaan Tanah B adalah panitia yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data
fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam
rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan,
dan pembaharuan Hak Guna Usaha. Catatan: Jika Panitia B tidak
melaksanakan secara profesional, akan menimbulkan masalah di
kemudian hari.
Penunjukan Kawasan hutan (dilakukan oleh menteri Cq. Dirjen
Planologi Hutan. Penataan kawasan hutan (pembuatan trayek batas,
pemancangan batas sementara pengumuman hasil pemancangan
batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-
hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara
tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan
tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas,
pembuatan dan penandatanganan Batas- batas dan peta tata batas).
Penetapan kawasan hutan.

E. Problem Identifikasi Objek HGU Terindikasi Tumpang Tindih
dengan Kawasan Hutan
Data tentang Proses penerbitan Surat Keputusan HGU-
Sertipikatnya, setelah dilakukan penelitian, dokumen tidak dapat
ditemukan. Namun mendapat penjelasan secara garis besar dari para
pejabat dari Kepala Seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

1. Tumpang Tindih Kawasan. Permasalahan tumpang tindih
kawasan dalam pembangunan usaha perkebunan, disebabkan
oleh faktor-faktor berikut: Perusahaan perkebunan tidak
memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Izin Lokasi
yang diterbitkan bupati; Perusahaan perkebunan langsung
melakukan pembukaan lahan dan penanaman padahal hanya
memperoleh Izin Lokasi, sementara persetujuan prinsip belum
terbit;
2. Perusahaan pertambangan telah melakukan eksploitasi begitu
mereka memperoleh Izin KP, padahal persetujuan prinsip
belum diterbitkan. Masih banyak daerah yang belum memiliki
RTRWP/K yang telah dipadu serasikan dengan Peta TGHK Tidak