Page 272 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Sengketa Tumpang Tindih Penguasaan dan/atau Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) 263
Dengan Kawasan Hutan (KH) Studi di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
3. Lemahnya Penegakan Hukum; {Kondisi Negara Chaos-Orba-Era
Reformasi: Masyarakat beramai-ramai “menjarah” menguasai
lahan/tanah Perkebunan}
4. Karena Lahan/Tanah HGU ditelantarkan; {PP No. 11 /2010,
UUCK No. 11/2020 Psl.180: dengan sengaja tidak diusahakan atau
ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara}.
5. Reclaiming sebagai Tanah Hak Adat/Ulayat; {Kompas, Januari
2021, hlm. 8 : Pemberian Aset dan Akses Berlanjut: Pemberian
Hutan Adat seluas 37.500 Ha. Tindak lanjut dari Putusan MK
Nomor 35/PUU-X/2012- Hutan Adat}
6. Kebijakan Terkait Tata Ruang Era Otda dan Penunjukan Kawasan
Hutan – sdh dikoreksi oleh MK. {Putusan MK Nomor 45 /PUU-
IX/ 2011}

Problem yang muncul terkait kebijakan tersebut, yaitu:
Dalam penerbitan Sertipikat HAT kepada Perusahaan Negara yang
mendapat prioritas, Tanah-tanah Perkebunan yang telah diduduki
oleh Rakyat terabaikan, yang seharusnya di-enclave atau dikeluarkan.
– memunculkan konflik penguasaan horizontal, juga vertikal.
Karena hanya mengandalkan pada Meebrief/Surat Ukur (SU) yang
ada. Tidak termasuk tanah-tanah perkebunan yang diduduki oleh
Rakyat (yang akan diatur tersendiri dgn Sk. 37/Ka/1964), karena
tanah perkebunan tsb masih perlu diselesaikan menurut ketentuan
UU No. 51 Prp. Tahun 1960; dan jangka waktu Penyampaian Daftar
Keterangan diperpanjang: untuk Perusahaan perkebunan Negara
sampai dengan 31-12-1964, sedangkan untuk Bank Negara sampai 31-
7-1964. HGB dan HGU berlaku sejak didaftarkan (UU No. 5 Tahun
1960 Jo. PP No. 10 Tahun 1961) dan berlangsung jangka waktu haknya:
1) Kalau tanahnya bekas hak eigendom hingga tanggal 24 -9-1980; 2)
Kalau tanahnya bekas Hak Opstal, Erfpacht atau Concessie selama
sisa waktu hak ybs, tetapi paling lama hingga 24 September 1980.
(Bagaimana dgn di Provinsi Papua?.); Selama HGB dan HGU belum
didaftar menurut UUPA Jo. PP No. 60 Tahun 1961, maka tanah ybs
dianggap sebagai dikuasai dengan Hak Pakai oleh Perusahaan dan
Bank Negara yang bersangkutan.