Page 271 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

262 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Jika faktor-faktor tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh instansi-
instansi terkait, dan tidak ada upaya penyadaran atau penyuluhan
kepada perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan,
tentu saja kekisruhan kawasan dan permasalahan antar instansi
takkan ada habisnya.

C. Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak
ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya
masih ada, mendahului pemberian hak atas tanah, pemohon hak
wajib melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat,
selaku pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai
penyerahan tanah, dan imbalannya. Penjelasan Pasal; 9 ayat (2)
UU Nomor 18 Tahun 2004. Masyarakat hukum adat yang menurut
kenyataannya masih ada, jika memenuhi unsur:

1. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
(reschtsgemenschaft);
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat
yang masih ditaati; dan
5. ada pengukuhan dengan peraturan daerah;

D. Faktor Penyebab Konflik
Faktor Penyebab Konflik Penguasaan/Pemilikan HGU:

1. Kebijakan Negara masa lalu;- {UU Nasionalisasi No. 86/1958-
Kasus Tembakau yang diajukan oleh NV Verenigde Deli
Maatschappijen dan NV Senembah Maatschapij akibat
Nasionalisasi: Overlandersgricht Bremen membenarkan
pendapat Indonesia, bahwa Pembatalan Perjanjian KMB tdk
melanggar Hukum Internasional};
2. Masalah kesenjangan sosial – {Dapat Dianalisis dengan
menggunakan Teori-Teori Sosial;}