Page 269 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

260 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
adat. Kemudian mana yang hutan Konservasi terkait kawasan danau
toba. Selanjutnya. status dan eksistensi PT Guri di Nias dan Dairi
Sidikalang, kawasan PTPN II di Kabupaten Langkat yang sebagian
masuk kawasan hutan lindung. Hal yang sama terjadi di Register
18 yang sudah berlangsung 30 tahun, namun belum berkesudahan,
dengan jumlah luas 10.000 hektar. Dalam kasus ini ada perusahaan
koperasi dan perorangan, tapi korporasi yang dalam praktiknya
juga melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, anggota DPRD
tersebut meminta keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
melalui Dinas Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) untuk bersinergis dengan Pansus kehutanan DPRD Sumut
agar masalah tersebut di atas dapat diselesaikan. Jika dibiarkan,
dikhawatirkan masyarakat menjadi sapi perahan oknum maupun
korporasi.

Dari pernyataan anggota DPRD tersebut jelas adanya tumpang
tindih antara pihak kehutanan dengan berbagai elemen masyarakat,
dan tentunya tidak hanya sebatas sengketa saja, namun dapat masuk
ranah hukum pidana. Seperti dalam berita di (Tribun-Medan.com,
Stabat, Selasa 1 Maret 2022), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
(Kejati Sumut) masih mengintensifkan pemeriksaan terhadap tiga
mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Langkat dan Deli Serdang.
Ada pun tiga mantan Kepala BPN itu diperiksa terkait kasus dugaan
mafia tanah, menyangkut alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa
Karang Gading, Langkat, Sumatera Utara.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang
ditandatangani Kepala Kejati Sumut Nomor: Print-26/L.2/
Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021. Selanjutnya, Kejati Sumut
secara resmi kemudian telah meningkatkan kasus dugaan korupsi
di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading ke tahap Penyidikan
dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan
Tinggi Sumut Nomor Print-16/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 30 November
2021. Diduga Kawasan tersebut telah diubah menjadi perkebunan
sawit dengan luas hektar yang ditanami pohon sawit sebanyak
28.000 pohon, kemudian di atas tanah tersebut juga telah diterbitkan
60 Sertipikat Hak Milik atas nama perorangan. Setelah dilakukan