Page 265 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

256 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang
berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan
oleh Pembina Data tingkat pusat. Sementara Menteri atau kepala
Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format
yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya,
sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format
yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi
kaidah Interoperabilitas Data. Untuk itu, Data harus: konsisten
dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan
semantik/ artikulasi keterbacaan; dan disimpan dalam format
terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

G. Referensi
Andrew Binns, 2004, Defining a Marine Cadastre: Legal and
Institutional Aspects, Thesis, Department of Geomatics
Faculty of Engineering The University of Melbourne.
Andriani, Vida, 2007, Kajian Legal Coastline Dalam Mendukung
Pelaksanaan Kadaster Kelautan Di Indonesia (Studi Kasus:
Kabupaten Pati), Tesis, Program Magister Teknik Geodesi
dan Geomatika Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan
Institut Teknologi Bandung, Bandung.
Arsana, I Made Andi, 2007, Batas Maritim Antar Negara (Sebuah
Tinjauan Teknis dan Yuridis), Cetakan Pertama, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta.
Astor, Yackob, et all, 2014, Problem Identification of Marine Cadastre
in Indonesian Archipelagic Perspective, Indonesian Journal
of Geospatial Vol. 4, No. 1, 2014, 38-53
Athanasiou, Katerina, et all, 2017, Toward the Development of a
Marine Administration System Based on International
Standards , Jurnal Ilmiah : ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2017, 6, 194;
doi:10.3390/ijgi6070194.