Page 260 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Membangun Marine Kadaster di Kota Batam 251
(Tinjauan Terhadap Aspek Kesiapan: Institusional Frame Work

E. Rekomendasi Kebijakan Aspek Spatial
Data Spasial memegang peranan sangat besar dalam
sistem Kadaster. Dalam hal ini Data Spasial digunakan untuk
merepresentasikan batasan izin dan/atau Hak yang diberikan dalam
ruang dalam wujud model atau peta yang mempunyai referensi
koordinat.
Sesuai dengan UU no 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan bahwa Pesisir
adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut sedangkan Perairan
Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan
sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan
dangkal, rawa payau, dan laguna.
Dari Uraian diatas Pemberian Izin maupun Pemberian hak di
Wilayah pesisir memerlukan data spasial sebagai berikut:
• Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
• Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kabupaten Kota
• Batas Definitif Administrasi Kabupaten dan Provinsi
• Peta lalu lintas laut
• Peta Utilitas bawah laut

Berkaitan dengan fungsi pemberian izin atau hak supaya
masyarakat dapat memanfaatkan potensi laut namun harus
memperhatikan fungsi-fungsi sosial, dan perlindungan ekosistem
wilayah pesisir, data data diatas merupakan data pokok yang
dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian izin atau hak
atas tanah di wilayah pesisir.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah melakukan
pembangunan Infrastruktur Data Spasial untuk menunjang
Pendaftaran Tanah seperti pengadaan Titik Dasar Teknis, pengadaan
CORS, pengadaan Peta Foto skala besar serta Komputerisasi,
Kantor Pertanahan. Namun demikian pendekatan teknologi harus