Page 259 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 259

250    Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
                    yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
             berjenjang dari customary land yang lebih bersifat sosial menjadi
             hak milik yang lebih bersifat private/individual.

                 Sejalan dengan  pemberian  hak di  wilayah  pesisir,  konsep
             tersebut dapat diterapkan menggingat tidak semua pemanfaatan atas
             ruang darat dan air di wilayah pesisir dapat diberikan hak atas tanah.
             Konsep pemberian  izin  yang  merupakan  awal proses pemberian
             hak  sudah diatur dalam  peraturan  Perundang-undangan.  Namun
             demikian proses administrasinya harus dilaksanakan menggunakan
             suatu sistem  database  digital sehingga seluruh  Subjek,  Objek
             maupun  hubungan  hukum antara  keduanya dapat  terekam dan
             terdokumentasi dengan  baik  sesuai dengan  tujuan administrasi
             pertanahan.
                 Untuk  mendukung  hal  tersebut persepsi  dari  para penggiat
             hukum  pertanahan  dan legislator harus memiliki kesamaan
             khususnya dalam  membuat  kerangka  peraturan  pendaftaran atas
             ruang pesisir yang fleksibel dan bisa mengakomodasi mekanisme
             pemberian/penetapan hak  yang bertahap  tersebut.  Pola  pikir
             harus  selalu  dikembalikan  kepada tujuan  pendaftaran tanah
             dan  administrasi  pertanahan  yaitu  untuk  melindungi  hak-hak
             pemilik tanah dan juga untuk menunjang implementasi kebijakan
             pembangunan  dalam hal  ini Land  reform  yang memerlukan
             informasi yang lengkap untuk kesejahteraan dan peningkatan taraf
             ekonomi masyarakat.Stake holders pertanahan juga harus bersinergi
             membangun satu visi bahwa administrasi pertanahan mempunyai
             tujuan kepada  dukungan  terhadap masyarakat  ekonomi lemah
             sehingga mereka mampu untuk memperbaiki kesejahteraannya.
                 Sejalan dengan proses pengumpulan data spasial yang memiliki
             variasi ketelitian dalam hal ini title (hak) dapat dibuat bertingkat atau
             dalam fit for purpose disebut continuum to continuums, hal tersebut
             untuk mengakomodasi hak atas tanah yang bersifat informal seperti
             tanah tanah adat dan juga masyarakat adat yang mendiami wilayah
             pesisir. Dengan konsep tersebut tingkatan dari title bisa berjenjang
             dari customary land menjadi hak milik yang lebih bersifat private.
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264