Page 254 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Membangun Marine Kadaster di Kota Batam 245
(Tinjauan Terhadap Aspek Kesiapan: Institusional Frame Work
Pemberian Hak Atas Tanah pada perairan hanya dapat diberikan
untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, antara
lain: program strategis negara; kepentingan umum; permukiman
diatas air bagi masyarakat hukum adat; dan/atau pariwisata.
Sedangkan untuk anggota dan atau Masyarakat Hukum Adat yang
telah tinggal dan menetap di Wilayah Pesisir secara turun temurun,
dapat diberikan Hak Atas Tanah tanpa harus memenuhi syarat
sebagaimana diatas.
Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang undangan
mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah
di Wilayah Pesisir juga harus memenuhi syarat: peruntukannya
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/
kota, atau rencana zonasi Wilayah Pesisir; mendapat rekomendasi
dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur
mengenai peruntukan tanah dalam RTRW; dan memenuhi ketentuan
perizinan dari instansi terkait.

Wilayah Pesisir tidak dapat diberikan Hak Atas Tanah, dalam
hal merupakan:
1. bangunan yang terletak diluar batas wilayah laut provinsi;
2. instalasi eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi, gas,
pertambangan, panas bumi;
3. instalasi kabel bawah laut, jaringan pipa, dan jaringan transmisi
lainnya; dan/atau
4. bangunan yang terapung.

C. Permasalahan Pemberian Izin dan Pemberian Hak Wilayah Pesisir
Kota Batam
Permasalahan utama dari sisi legal dalam pendaftaran tanah di
Indonesia adalah sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut
sistem publikasi negatif bertendensikan positif dimana sertipikat
merupakan alat bukti yang kuat dan penelusuran riwayat tanah
dilakukan secara berhati-hati sehingga memerlukan waktu yang
lama untuk proses pendaftaran hak. Di sisi lain masyarakat tidak
memahami suatu perbedaan yang berarti antara ada sertifikat dan
tidak ada sertipikat atas tanahnya terutama pada daerah rural,