Page 249 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

240 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pada beberapa wilayah
pesisir Kota Batam telah dilakukan penerbitan sertipikat, seperti di
Pulau Terong dan Pulau Batam dengan subyek hak masyarakat adat
Kampung Tua. Kegiatan Reforma Agraria juga telah dilaksanakan
untuk masyarakat adat Kampung Tua Tanjung Riau di Kecamatan
Sekupang Kota Batam. Kantor Pertanahan Kota Batam telah
menerbitkan Sertipikat hak atas tanah di wilayah pesisir yang berupa
hak pakai, diberikan kepada masyarakat di Kampung Tua melalui
kegiatan Reforma Agraria pada tahun 2019.
Namun demikian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 terkait Pemberian Hak Atas Tanah di wilayah perairan
dapat dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut menunjukkan,
dalam rangka penerbitan sertipikat kepada masyarakat terdapat
ketidaktaatan terhadap regulasi yang ada dan kemungkinan juga
disebabkan belum terjalin koordinasi dengan institusi pemerintah
lainnya. Hal ini dilihat dari terbitnya sertipikat pada tahun 2019,
sebelum terbit regulasi yang mengatur mekanisme pendaftaran
hak diwilayah pesisir. Hal ini jika dihubungkan dengan wilayah
pesisir dan Laut yang pengelolaannya menjadi kewenangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi problem
tersendiri. Padahal menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun
2007 definisi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar
sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem
darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan
keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
lebih memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara
memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil.