Page 250 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Membangun Marine Kadaster di Kota Batam 241
(Tinjauan Terhadap Aspek Kesiapan: Institusional Frame Work
Dalam pengaturan wilayah pesisir dan perairan terdapat konsep
Kadaster Kelautan (Marine Cadaster) yang merupakan sebuah sistem
informasi kelautan di mana informasi utama diadakan berkaitan
dengan hak dan kepentingan (bersama dengan pembatasan terkait
dan tanggung jawab) untuk luasan spasial kelautan (FIG meeting
September 15th and 16th 2003). Dengan pengaturan melalui marine
Cadaster tumpang tindih kewenangan, carut marut pemanfaatan
dan penggunaan atas ruang laut, konflik kepentingan dapat dicegah.
Unsur 3 R yaitu Right, Restriction and Responsibility dalam sistem
kadaster yang digunakan dalam Marine Cadaster dapat mengeliminir
permasalahan yang disebabkan kompetisi yang tidak sehat. Dalam
membangun sistem administrasi pertanahan (Land Administration
System/LAS) menurut Enemark, 2014 dapat menggunakan 3
pendekatan yang fleksibel yaitu Pendekatan Spatial Framework,
Legal Framework dan Institutional Framework. Maka pendekatan
LAS dengan digabungkannya lingkungan laut dapat digunakan
untuk merancang dan menganalisis persiapan pembangunan Marine
Cadaster di Kota Batam.

B. Kondisi Peraturan Pemberian Izin dan Pemberian Hak di Pesisir
Kota Batam
Sebelum diberlakukannya UU no 1 tahun 2014 dikenal istilah
HP-3 atau Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Terkecil
namun sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pemberian
hak tersebut dianulir dan mekanismenya diganti menjadi perizinan.

UU No 1 tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang yang
melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan
pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib
memiliki Izin Lokasi yang kemudian Izin Lokasi tersebut menjadi
dasar pemberian Izin Pengelolaan. Izin Lokasi diberikan berdasarkan
rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberian
Izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir
dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan
nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Izin lokasi diberikan
dalam luasan dan waktu tertentu. Izin Lokasi juga tidak dapat