Page 246 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Implementasi Aplikasi Online Single Submission 237
untuk Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Semarang
Lembaga OSS ke pemerintah daerah atau OPD yang
menyelenggarakan perizinan;
2) Perlunya pengaturan KKPR secara lebih jelas, utamanya
peran KKPR di dalam perubahan penggunaan tanah
dari pertanian ke non pertanian. Dalam hal ini IPPT
masih diberlakukan, mengingat belum jelasnya
pengaturan perubahan penggunaan tanah;
3) Mengintegrasikan perizinan non berusaha ke dalam
system OSS-KKPR
4) Perlunya penguatan mekanisme kerja antar insitusi,
agar hal-hal yang bersifat administrative tidak menjadi
kendala dalam perizinan non berusaha.

c. Perizinan untuk Kegiatan Strategis Nasional
Berdasarkan hal di atas maka perlu segera disusun system
dan mekanisme kerja penyelenggaraan perizinan melalui
OSS-KKPR khususnya untuk kegiatan yang bersifat strategis
nasional.

F. Kesimpulan dan Saran
Implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) bagi
pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) masih
mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut bersumber
dari pihak pusat maupun daerah. Dalam hal implementasi OSS bagi
pelayanan KKPR di Kabupaten Semarang, penanganan terhadap
kendala implementasi yang ada dapat dilakukan dengan mewujudkan
peningkatan kualitas layanan pemberian KKPR melalui OSS melalui
pelaksanaan Strategi Kelembagaan, Strategi SDM, Strategi Regulasi
dan Pedoman Pelaksanaan, dan Strategi Implementasi Sistem
Perizinan. Namun demikian, pelaksaan strategi-strategi di atas perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas layanan KKPR melalui pelaksanaan
strategi kelembagaan, SDM, Regulasi, dan implementasi sistem
perizinan menjadi tugas BKPM dan Pemerintah (baik Pusat dan
Daerah) yang terlibat dalam layanan pemberian KKPR melalui
OSS;