Page 242 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Implementasi Aplikasi Online Single Submission 233
untuk Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Semarang
3. Permasalahan Regulasi dan Pedoman Pelaksanaan
Dalam konteks pelaksanaan perizinan OSS KKPR di Kabupaten
Semarang, Pemda belum mendasarkan pada regulasi yang
secara khusus mengaturnya. Berbagai perizinan yang ada pada
DPMPTSP masih mengacu pada Keputusan Kepala DPMPTSP
Nomor 061/26/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada
DPMPTSP Kabupaten Semarang. Bahkan penetapan admin dan
validator dalam pelayanan Penilaian KKPR belum menggunakan
dokumen penetapan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4. Permasalahan Implementasi Sistem Perizinan
Permasalahan terkait implementasi system perizinan ini
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni permasalahan dalam
pelayanan perizinan kegiatan berusaha, non berusaha dan
kegiatan strategis nasional.
a. Permasalahan dalam pelayanan perizinan kegiatan berusaha
antara lain adalah:
1. Adanya kewajiban untuk melengkapi dokumen PTP.
Kewajiban tersebut membuat alur proses dan jangka
waktu yang dibutuhkan untuk pelepasan hak menjadi
lebih panjang dengan biaya yang relatif meningkat
2. Adanya peluang untuk mengubah skala modal menjadi
lebih kecil untuk mendapatkan perizinan dengan
mekanisme pernyataan mandiri
3. Adanya pelaku UMK yang belum ‘’melek’’ teknologi
sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses OSS
4. Belum adanya RDTR di Kabupaten Semarang
5. Adanya kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)
b. Permasalahan dalam pelayanan perizinan kegiatan non
berusaha antara lain adalah:
1. Belum adanya penegasan bahwa PKKPR dapat
digunakan utnuk memberikan izin perubahan
penggunaan tanah dari pertanaian ke non pertanian.
2. Belum dicabutnya nomenklatur IPPT sehingga
redaksional IPPT masih digunakan di Kabupaten