Page 244 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Implementasi Aplikasi Online Single Submission 235
untuk Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Semarang
f. Perlunya fasilitasi percepatan pembentukan FPR dan
memastikan FPR mempunyai peran dalam penyelenggaraan
layanan OSS-KKPR.

2. Strategi Sumber Daya Manusia
Dalam hal permasalahan sumberdaya manusia, maka perlu
dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
a. Menempatkan SDM secara tepat, baik dari kualitas maupun
kuantitas pada penyelenggaraan layanan OSS-KKPR. Dalam
hal ini, SDM tersebut benar-benar secara khusus diberikan
tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan, bukan sekedar
tugas tambahan. Apabila dipandang perlu, diusulkan
menjadi jabatan fungsional umum tersendiri yang secara
khusus menangani layanan perizinan melalui OSS-KKPR;
b. Memberikan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya
pada para pelaku usaha bahwa perizinan melalui OSS-
KKPR adalah mudah, murah dan cepat. Hal ini mendorong
masyarakat untuk belajar dan memahami system dan
mekanisme kerja OSS-KKPR secara lebih serius;
c. Perlunya peningkatan sosialisasi perizinana OSS-KKPR
secara massif ke khalayak luas melalui berbagai metode.
Penyusunan dan penyebaran manual pelayanan OSS-
KKPR ke publik mutlak diperlukan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat dalam pelayanan OSS-
KKPR.

3. Strategi Regulasi dan Pedoman Pelaksanaan
Dalam hal permasalahan regulasi dan pedoman pelaksanaan
perizinan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
a. Mengharmonikan pengaturan mengenai OSS-RBA pada
level undang-undang, sehingga tidak bertubrukan dengan
pengaturan yang ada pada UU Pemerintahan Daerah, UU
Administrasi Pemerintahan dan UU Penanaman Modal.
Dalam hal ini, bisa dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja
yang substansi muatannya sebagaimana dalam PP 5/2021.
b. Mendorong dan Memfasilitasi pemerintah daerah untuk
menerbitkan regulasi (perda atau perkada) yang mengatur