Page 243 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

234 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Semarang untuk perubahan tanah pertanian ke non
pertanian.

c. Permasalahan dalam pelayanan perizinan untuk kegiatan
PSN antara lain adalah:
Adanya perencanaan kegiatan PSN (pembangunan jalan
tol Yogyakarta-Bawen). Pelaksanaan pengadaan tanah bagi
kegiatan tersebut telah disusun sejak tahun 2019 dimana
belum terbit kebijakan KKPR.

E. Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Kkpr Melalui OSS Di
Kabupaten Semarang
Peningkatan kualitas layanan pemberian KKPR melalui OSS
dapat dicapai melalui pelaksanaan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Strategi Kelembagaan
Dalam rangka menyelesaikan sekaligus mengantisipasi
munculnya permasalahan kelembagaan dalam pelayanan OSS-
KKPR diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Penguatan koordinasi antar kementerian/Lembaga melalui
pembentukan kelembagaan yang bersifat ad hoc dengan
melibatkan personel dari kementerian/Lembaga terkait;
b. Penyederhanaan system layanan menggunakan aplikasi
yang tertaut dengan aplikasi pada berbagai kementerian/
Lembaga terkait;
c. Mengintegrasikan dan/atau mentautkan aplikasi layanan
Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) ke dalam system
OSS-KKPR;
d. Perlu disusun system dan mekanisme kerja layanan OSS-
KKPR pada level pemerintah kabupaten/kota melalui
Peraturan Bupati/Walikota sebagai dasar pelaksanaan bagi
OPD yang terlibat dalam layanan OSS-KKPR;
e. Perlunya percepatan penetapan Lahan Sawah Dilindungi
(LSD) dan mengintegrasikannya ke dalam RDTR dan/atau
RTRW;