Page 240 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 240

Implementasi Aplikasi Online Single Submission     231
                      untuk Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Semarang

                       Tabel 3. Implementasi Proses Pemberian KKPR pada
                           Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
               Instansi  Implementasi         Kendala           Mitigasi
              Kantor       • Pelaksanaan     • Sistem tidak memberikan     • Komunikasi
              Pertanahan   penyusunan   notifikasi terkait     manual
              Kabupaten   pertimbangan   kelengkapan dokumen   dengan DPU
                          teknis        yang harus dipenuhi     • Kelengkapan
                          pertanahan    pemohon untuk          dokumen
                          (PTP) setelah   pelaksanaan PTP      dilaksanakan
                          ada notifikasi     • Pemohon yang telah   secara manual
                          dari DPU      melakukan pembayaran
                                        SPS PTP tidak mengetahui
                                        bahwa pelaksanaan
                                        PTP tidak sekedar
                                        melakukan pebayaran
                                        tetapi juga mensyaratkan
                                        adanya dokumen
                                        tertentu sehingga
                                        apabila pemohon tidak
                                        menyerahkan dokumen
                                        tersebut maka proses PTP
                                        tidak dapat dilakukan.
























                         Gambar 3: Sistem Kerja OSS pada Kantor Pertanahan
                                  Sumber: Survei Lapang, 2022


             D.  Permasalahan Pemberian KKPR Melalui OSS Di Kabupaten
                Semarang
                 Strategisnya  peran KKPR, banyaknya  pemangku kepentingan
             yang  terlibat dalam  prosesnya,  serta  data dan  informasi  terkait
             implementasi  pemberian KKPR melalui OSS  di  Kabupaten
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245