Page 237 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

228 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Mudiparwanto dan Gunawan (2021), menemukan beberapa
kendala yang dirasakan oleh pelaku usaha maupun pemerintah
daerah. Beberapa kendala tersebut antara lain: (a) Pemerintah
Daerah, dalam hal ini institusi yang melayani perizinan tidak dapat
memastikan dengan pasti data yang diupload oleh pelaku usaha
valid atau tidak; (b) belum adanya RDTR atau RDTR yang tidak
terintegrasi dengan OSS sehingga penentuan lokasi masih belum
bisa dilaksanakan secara otomatis; (c) adanya kendala pada jaringan
internet di daerah; serta (d) SDM pelaksana yang masih belum
paham dalam menjalankan OSS.

C. Implementasi Layanan KKPR Melalui OSS di Kabupaten
Semarang
Pada kasus Kabupaten Semarang, penggunaan OSS untuk
layanan KKPR dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang
Bidang Perizinan, DPU Kabupaten Semarang Bidang Tata Ruang,
dan Kantah Kabupaten Semarang Bidang Penataan. Layanan
pemberian KKPR juga melibatkan instansi dan pihak lain yakni
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan Universitas Diponegoro
(terkait keanggotaan FPR), dan pihak pemohon KKPR (pihak
yang memerlukan KKPR). Secara garis besar, implementasi proses
pemberian KKPR melalui OSS di Kabupaten Semarang dijelaskan
melalui tabel berikut:

Tabel 1. Implementasi Proses Pemberian KKPR pada DPMPTSP
Kabupaten Semarang
Instansi Implementasi Kendala Mitigasi
DPMPTSP • DPMPTSP • Ketiadaan • DPMPTSP
Kabupaten Kabupaten fitur ‘’help’’ menerapkan
Semarang Semarang berfungsi atau ‘’kontak’’ sistem hybrid
Bidang sebagai koordinator menghambat antara online
Perizinan yakni pihak pengunggahan dan manual.
yang melakukan data ke dalam DPMPTSP
seleksi awal sistem karena membantu
untuk kemudian ada hal-hal yang pemohon dalam
menentukan ke tidak dimengerti pengisian
instansi mana oleh pemohon secara manual
permohonan ketika melakukan sekaligus
tersebut pada pengisian. melakukan
diproses. verifikasi
apabila