Page 232 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 232

Efektifitas Alternative Dispute Resolution     223
                                        Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan
             menyepakati  penyelesaian  sengketa  melalui ADR/APS  yaitu
             melalui jalur negosiasi maupun mediasi, maka para pihak memiliki
             kewajiban untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai apa yang
             disepakati  yaitu  secara damai.  Isi dari  kesepakatan  penyelesaian
             sengketa melalui ADR/APS yaitu dengan jalan damai beserta syarat-
             syaratnya juga menjadi undang-undang bagi para pihak yang wajib
             unguk ditaati dan dilaksanakan.


             E.  Kesimpulan
                 Penyelesaian sengketa  perdata  pertanahan,  selain  dapat
             diselesaikan melalui jalur litigasi  atau melalui  persidangan  di
             pengadilan, dapat juga dilaksanakan melalui jalur di luar pengadilan.
             Hal  itu  didasari  dari  pengertian  sengketa  tanah mengenai hak
             penguasaan atas tanah termasuk dalam sengketa perdata dan secara
             normatif  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 30  Tahun 1999
             tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-
             Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
             Permen ATR/BPN No.21 Tahun  2020 yang tercantum dalam  Pasal
             43,  44 dan 45 yang mengatur  penyelesaian sengketa secara  ADR/
             APS  yang  memberikan  peluang  penyelesaian  sengketa  perdata
             pertanahan melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
                 Penyelesaian sengketa perdata pertanahan dapat dilaksanakan
             melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)/Alternatif penyelesaian
             sengketa  (APS)  yang  pelaksanaannya didasarkan  pada asas-asas
             perjanjian. Asas tersebut meliputi asas kebebasan berkontrak, asas
             itikad baik, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan asas
             personalitas. Kelima asas perjanjian tersebut wajib dipedomani dan
             dilaksanakan  dalam pelaksanaan penyelesaian  sengketa perdata
             pertanahan.

             F.  Referensi
             Abdurrasyid, P. (2011). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
                    (APS), Jakarta, Fikahati Aneska.
             Ariani, N.V (2012), Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar
                    Pengadilan (Non Litigation  Alternatives Business Dispute
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237