Page 227 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

218 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
tersebut (Komarudin, 2014). Upaya penyelesaian sengketa ini dapat
mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dengan putusan
yang bersifat win-win solution. Hal ini diatur pula dalam Peraturan
Menteri ATR/BPN No.21 Tahun 2020 dan tercantum dalam Pasal 43,
44 dan 45 yang mengatur Penyelesaian Sengketa secara ADR/APS.

Penyelesaian sengketa dengan ADR/APS/ADR berbeda
dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena memiliki
karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut diantaranya: 1)
adanya kesukarelaan dari para pihak yang bersengketa untuk
menyelesaikan sengketanya, 2) kesukarelaan yang dituangkan dalam
bentuk perjanjian; 3) mekanisme dan tata cara dari ADR/APS/ADR
yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak; 4)
pelaksanaannya lebih fleksibel, berbiaya ringan dan bersifat tertutup
atau lebih terjaga privasinya; 5) keputusan yang diambil oleh
para pihak pada dasarnya merupakan kesepakatan yang nantinya
dituangkan dalam suatu perjanjian dan pelaksanaannya didasarkan
pada prinsip-prinsip perjanjian.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa atau lebih dikenal dengan Undang-
Undang ADR/APS dapat dikatakan merupakan lex spesialis dari
ADR/APS. Pasal 1 angka 10 UU ADR/APS ini menyebutkan bahwa
alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati
oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. ADR/
APS ini pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada para
pihak mengenai model penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
Tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU ADR/APS bahwa sengketa atau
beda pendapat suatu perkara perdata dapat diselesaikan oleh para
pihak melalui ADR/APS yang didasarkan pada niat atau itikad baik
dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di
peradilan umum atau pengadilan negeri. Ketentuan ini tentu saja
memberikan suatu batasan jenis sengketa yang dapat diselesaikan
melalui metode ADR/APS, yaitu hanya sengketa atau beda pendapat
yang terkait dengan keperdataan khususnya pertanahan.