Page 226 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Efektifitas Alternative Dispute Resolution 217
Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan
perseorangan dengan badan hukum, maupun antara badan hukum.
Penyelesaian kasus perdata inilah yang sebaiknya menggunakan
penyelesaian jalur non litigasi yaitu Alternative Dispute Resolution
(ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). Penyelesaian ini
memiliki kelebihan dan memberikan keuntungan bagi para pihak
yang bersengketa dalam mendapatkan solusi atas permasalahan
yang disengketakan.
Penyebab timbulnya sengketa tanah di Indonesia ada berbagai
macam. Secara garis besar Kementerian ATR/BPN telah membagi
beberapa tipologi kasus pertanahan yang meliputi penguasaan
tanah tanpa hak, sengketa batas, sengketa waris, jual berkali-kali,
sertipikat ganda, sertipikat pengganti, akta jual beli palsu, kekeliruan
penunjukan batas, tumpang tindih dan putusan pengadilan.
Penyelesaian sengketa pertanahan secara konvensional adalah
melalui lembaga peradilan yang dianggap mampu memberikan
kepastian hukum (legal certainly) dan keadilan (justice). Dalam
prosesnya, pengadilan memiliki mekanisme tersendiri yang harus
dialui oleh para pihak. Mekanisme tersebut diatur dalam peraturan
perundang-Undang mengenai prosedur dan urutan acara di
persidangan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peralihan suatu hak atas tanah juga berpotensi menimbulkan
suatu sengketa perdata apabila syarat dan ketentuan formil
maupun materiil tidak terpenuhi. Peralihan dapat diartikan sebagai
perpindahan hak atas tanah dari pemiliknya kepada lain disebabkan
karena adanya peristiwa hukum seperti pewarisan. Sedangkan
pengertian dari dialihkannya suatu hak merupakan berpindahnya
hak atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan
adanya suatu peristiwa hukum, seperti: jual-beli, tukar menukar,
dan lain-lain. Sengketa atas tanah seperti yang disebutkan tersebut
sesungguhnya dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian
Sengketa atau lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution,
karena sengketa-sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai
sengketa perdata akibat adanya suatu tuntutan hak dari satu pihak
dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak