Page 231 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

222 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
dari para pihak merupakan titik temu dari kepentingan para pihak.
Selain itikad baik, kesepakatan para pihak merupakan salah satu
kunci sukses dari ADR/APS yang kemudian dituangkan dalam bentuk
tertulis. Tanpa adanya konsesualisme atau kata sepakat dari kedua
belah pihak maka akan memiliki konsekuensi perjanjian tersebut dapat
dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Kesepakatan dalam perjanjian
haruslah bebas dari berbagai unsur Paksaan (dwang), Kekhilafan
(dwaling) dan penipuan (bedrog). Bebas dari unsur paksaan (dwang)
berarti para pihak bebas dari berbagai tekanan atau ancaman dalam
mencapai kata sepakat. Bebas dari unsur kekhilafan (dwaling) artinya
Seseorang dalam membuat perjanjian dalam persesuaian kehendak
haruslah bebas dari gambaran yang keliru mengenai orangnya (error
in persona) atau barangnya (error in substantia). Sedangkan bebas dari
unsur penipuan (bedrog) artinya bebas dari berbagai tipu muslihat
yang menyesatkan para pihak dalam mencapai kata sepakat. Dengan
bebasnya dari ketiga unsur tersebut, maka para pihak memiliki kata
sepakat yang murni dan posisi tawar yang sama dengan berlandaskan
suatu itikad baik. Termasuk di dalamnya adalah kesepakatan para
pihak mengenai metode penyelesaian sengketa dari perjanjian
tersebut apabila terjadi sengketa diantara mereka. Kesepakatan para
pihak tersebut akan menjadi sebuah perjanjian yang memiliki posisi
yang sama seperti halnya undang-undang yang mengikat kedua belah
pihak untuk melaksanakannya sebagaimana asas pacta sunt servanda
dalam asas perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
Asas Pacta sunt Servanda merupakan asas yang paling
mendasar dalam sebuah perjanjian. Pelaksanaan asas perjanjian
ini berlaku secara universal. Asas ini mengikat para pihak yang
membuat kesepakatan tersebut setelah terjadinya kesepakatan.
Asas ini juga dikenal dengan asas personalitas. Asas ini bermakna
mengikat para pihak seperti halnya undang-undang bagi para pihak
yang menyepakatinya. Apabila kesepakatan ini tidak disepakati
maka akan memiliki sanksi tertentu karena masuk pada kategori
wanprestasi (Purwanto, 2019). Pelaksanaan asas-asas perjanjian
tidak bisa lepas antara yang satu dengan yang lain. Dalam konteks
penyelesaian sengketa perdata tentang tanah, apabila para pihak