Page 234 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 234
Implementasi Aplikasi
Online Single Submission
untuk Layanan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang
di Kabupaten Semarang
Sutaryono, Sugiasih, Novita Dian Lestari
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
A. Pendahuluan
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal
dan berusaha- yang selama ini dianggap bermasalah, pemerintah
mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik. Dalam implementasinya, sistem dan mekanisme
perizinan tersebut dikenal sebagai Online Single Submission
(OSS). Sistem perizinan ini diterapkan dengan tujuan mendukung
pengembangan usaha dan/atau kegiatan dan bukan sebagai
penghambat kegiatan berusaha (Sutaryono, 2019).
OSS memiliki 3 (tiga) persyaratan dasar, yakni Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan,
dan Persetujuan Bangunan Gedung. Dalam konteks kemudahan
berusaha, salah satu persyaratan yang berdampak luas adalah KKPR.
KKPR menggantikan peran izin pemanfaatan ruang dan merupakan
persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha.
Dalam hal ini, KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (UU Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
Secara praksis, KKPR sebagai pengganti Izin Lokasi di berbagai
wilayah masih bermasalah. Hal ini didukung oleh kesimpulan Hasil
Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 bidang tata
ruang yang menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa kendala
