Page 236 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Implementasi Aplikasi Online Single Submission 227
untuk Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Semarang
Permohonan PKKPR di sistem OSS akan langsung diteruskan
ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tata ruang,
kantor pertanahan, dan/atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya.
Kewenangan penerbitan PKKPR terbagi menjadi tiga, yaitu:
1. Pemerintah Pusat
a. kegiatan usaha yang perizinan berusahanya merupakan
kewenangan pemerintah pusat,
b. objek vital nasional,
c. Proyek Strategis Nasional (PSN), dan
d. lintas provinsi.
2. Pemerintah Provinsi
a. lintas kabupaten/kota, dan
b. khusus DKI Jakarta, permohonan KKPR yang bukan
kewenangan pemerintah pusat maka diterbitkan oleh
pemerintah provinsi DKI Jakarta.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan usaha di suatu kabupaten/kota yang perizinan
berusahanya bukan kewenangan pemerintah pusat atau
pemerintah provinsi.

Pelaksanaan OSS-KKPR merupakan salah satu pelayanan publik
yang sangat penting dalam pengembangan iklim investasi dan
berusaha. Dalam konteks ini, hampir semua pelaksanaan pelayanan
publik masih banyak kendala dan keluhan oleh masyarakat
(Kompas, 2021). Dalam hal ini termasuk layanan perizinan berusaha
OSS. Beberapa permasalahan yang sering dijumpai adalah waktu
pelayanan dan biaya serta kerumitan dalam persyaratan. Junaidi
(2021) menemukan bahwa bahwa penerapan OSS masih belum
efektif dan terdapat beberapa hambatan. Keterbatasan jaringan
internet, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta kurangnya
sosialisasi dan pemahaman terhadap OSS merupakan permasalahan
yang lazim ditemukan.