Page 235 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

226 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
dalam penerbitan KKPR di daerah, yakni mencakup regulasi, sistem
layanan, dan ketersediaan sumberdaya manusia. Kondisi ini juga
terjadi di Kabupaten Semarang. Merujuk pada hal-hal tersebut, penulis
melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap sistem kerja, pihak-
pihak yang terlibat, dan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian
KKPR melalui OSS di Kabupaten Semarang. Hal tersebut dilakukan
dalam rangka memberikan usuan strategi peningkatan kualitas layanan
pemberian KKPR melalui OSS di Kabupaten Semarang.

B. Online Single Submission (OSS) dan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu
bernama izin lokasi merupakan salah satu persyaratan dasar yang
wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha. Namun untuk pelaku Usaha
Mikro dan Kecil (UMK) diberikan kemudahan dengan hanya perlu
menyampaikan pernyataan mandiri, yang sudah tersedia dalam OSS
berbasis risiko, bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang
dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika di
kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian. Bagi pelaku usaha yang
sudah memiliki izin lokasi dan masih berlaku sebelum Undang-Undang
Cipta Kerja, maka izin lokasi tersebut tersebut masih dapat digunakan.
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak
dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP dikenakan
hanya pada PKKPR dengan tahapan penilaian atau verifikasi. Jika
permohonan PKKPR dinyatakan lengkap dan dokumen telah sesuai,
pelaku usaha akan menerima pemberitahuan Surat Perintah Setor
(SPS). Pembayaran PNBP selambat-lambatnya dilakukan 3 hari
sejak SPS diterima. Apabila kode billing telah kedaluwarsa, pelaku
usaha dapat mengajukan permintaan ulang kode billing melalui
dasbor pelaku usaha. Penghitungan waktu pemrosesan PKKPR
dimulai setelah pembayaran PNBP. Jangka waktu paling lama untuk
pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah pembayaran PNBP,
termasuk juga penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan.