Page 230 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Efektifitas Alternative Dispute Resolution 221
Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan

D. Penerapan Asas-Asas Perjanjian Dalam Penyelesaian Sengketa
Tanah Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa/Alternative
Dispute Resolution
Telah disampaikan sebelumnya bahwa sengketa perdata
tentang tanah memiliki peluang untuk dapat diselesaikan melalui
metode ADR/APS/ADR, yaitu upaya penyelesaian sengketa perdata
yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.
Kesepakatan yang telah dibuat tersebut adalah kesepakatan yang
tunduk pada pada asas-asas perjanjian, karena ketentuan Pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Diantara asas-asas perjanjian, ada beberapa asas yang
menjadi pedoman dalam pembuatan kesepakatan pada ADR/APS,
diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak, konsensualisme,
itikad baik, pacta sunt servanda dan asas kepribadian (Kusumastuti,
2014). Pada asas kebebasan berkontrak menjadi prinsip dasar
dalam pembuatan suatu perjanjian dimana para pihak diberikan
kebebasan dalam menyusun perjanjian sepanjang disepakati
bersama. Penerapan asas itikad baik dalam ketentuan Pasal 1338 ayat
(3) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dirancang dan
disepakati oleh para pihak haruslah didasarkan pada niat dan itikad
baik dari para pihak. Penerapan asas itikad baik ini dapat terlihat
pada saat pelaksanaan isi perjanjian, bahkan seharusnya sudah
dapat dilaksanakan pada saat dimulainya perundingan antara para
pihak (Nugroho, 2014) Dengan dilaksanakannya perjanjian ADR/
APS dengan itikad baik, maka telah mengesampingkan penyelesaian
secara litigasi di Pengadilan Negeri. Tanpa itikad baik dari kedua
belah pihak maka win-win solution yang menjadi tujuan dari ADR/
APS ini tidak akan terwujud.

Kesepakatan para pihak atau juga dikenal dengan konsensualisme
antara para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320
KUHPerdata merupakan salah satu syarat sah nya perjanjian.
Kesepakatan merupakan hal yang paling krusial dalam sebuah
perjanjian, dan merupakan salah satu hal yang sangat menentukan lahir
dan berlakunya suatu perjanjian. Kesepakatan atau konsensualisme