Page 229 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

220 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Bentuk dari ADR/APS sebagai opsi dari penyelesaian suatu
sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak yaitu: konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun penilaian ahli. Namun dalam
Pasal 6 UU ADR/APS hanya negosiasi dan mediasi saja yang sedikit
mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaannya. Negosiasi
memiliki pengertian penyelesaian sengketa damai yang hanya
terdiri dari para pihak yang saling berhadapan secara langsung tanpa
terlibatnya pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketanya.
Sedangkan Mediasi memiliki pengertian penyelesaian sengketa atau
beda pendapat yang diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih
penasehat ahli maupun melalui mediator. Mediator merupakan
pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator atau penengah dalam
penyelesaian sengketa. Komarudin (2014) menyampaikan bahwa
unsur-unsur dari mediasi adalah adanya sebuah permasalahan
atau sengketa antara para pihak yg membutuhkan penyelesaian.
Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui perundingan
(musyawarah). Tujuan dari perundingan tersebut adalah untuk
mencapai kedamaian dan kesepakatan yang disetujui oleh para
pihak dengan adanya peranan mediator dalam penyelesaian sengketa
tersebut. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1 angka 1 peraturan
tersebut menyebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan
yang digolongkan kedalam sengketa perdata, memiliki peluang
untuk dapat diselesaikan melalui Alternative dispute Resolution
(ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR/APS). Dengan
penyelesaian melalui ADR/APS/ ADR tersebut tentu saja metode
yang dikedepankan adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa
pada saat sebelum dimulai penyelesaian sengketa dengan metode
tersebut, maupun pada saat telah berakhir proses penyelesaian
sengketa yang kemudian dituangkan dalam perjanjian dengan
memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian.