Page 224 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Efektifitas Alternative Dispute Resolution 215
Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan
apabila diharapkan pada hukum positif yang mengatur tentang
pertanahan.

C. Alternative Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa Perdata Pertanahan
Kasus sengketa pertanahan secara prinsip merupakan sengketa
perdata yang terjadi antara kepentingan-kepentingan subyek hukum
baik antar individu maupun individu dengan badan hukum dimana
hak atas tanah menjadi obyek sengketa. Penyelesaian sengketa
sebagai langkah hukum yang biasa ditempuh oleh masyarakat
untuk untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum adalah
melalui lembaga peradilan. Proses penyelesaian sengketa yang
dilaksanakan melalui pengadilan atau sering disebut dengan litigasi
yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses
beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan
memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses peradilan ini
diharapkan mampu memberikan solusi atau putusan atas sengketa
yang dihadapi dengan harapan mampu memberikan keadilan dan
kepastian hukum. Lembaga peradilan yang dimiliki oleh negara ini
memiliki mekanisme tersendiri yang diatur oleh Undang-Undang
No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, baik dalam hal
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus
dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa (Abdurrasyid, 2011).
Salah satu proses yang ada dalam lembaga litigasi adalah
dimana para pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama
lain untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingannya di muka
pengadilan dengan hasil akhir putusan pengadilan. Kelebihan dari
proses pengadilan ini adalah adanya adanya aspek kepastian hukum
yang sangat erat dengan penerapan hukum materiil maupun hukum
formil. Bahkan hukum formil menjadi penentu dari sah atau tidaknya
putusan akhir dari sebuah penyelesaian sengketa (Basarah, 2011).
Namun pada kenyataannya putusan yang dihasilkan oleh pengadilan
seringkali tidak bersifat win-win solution dan hanya memenangkan
kepentingan dan hak salah satu pihak. Hal inilah yang menjadi salah
satu kelemahan dari proses litigasi melalui pengadilan.