Page 220 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

EFEKTIFITAS ALTERNATIVE
DISPUTE RESOLUTION
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA PERTANAHAN

Dian Dewi Khasanah, Nur rahmanto, Haryo Budiawan

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

A. Pendahuluan
Pengaturan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau lebih
dikenal dengan UUD Tahun 1945. Pengaturan tersebut sebetulnya
merupakan pengaturan yuridis mengenai usaha dan cara untuk
merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bagi manusia, salah satu indikator kemakmuran serta
kesejahteraan rakyat adalah kepemilikan Tanah. Keberadaan tanah
memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia yang juga
dianggap mempengaruhi eksistensi manusia itu sendiri. Namun
tidak dipungkiri bahwa tanah bisa menjadi obyek sengketa yang
sifatnya sensitif. Persoalan pertanahan seakan-akan tidak pernah
surut. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari waktu ke
waktu dan jumlah tanah yang tidak bertambah menjadi faktor utama
persoalan pertanahan (Limbong, 2014).

Fungsi tanah bagi rakyat Indonesia tidak hanya sebagai lahan
pemukiman bagi mereka, namun bagi sebagian masyarakat menjadi
sumber penopang perekonomian dan bahkan sumber penghasilan.
Dengan adanya sengketa di atas tanah atau lahan tersebut, maka
perekonomian dapat berhenti dan dapat dipastikan menimbulkan
kerugian bagi masyarakat tersebut. Persoalan sengketa tanah ini