Page 225 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

216 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Proses litigasi juga memiliki kekurangan lain. Pertama, waktu
yang dibutuhkan dalam proses peradilan relatif lama. Walaupun pada
prinsipnya penyelesaian perkara melalui peradilan harus berdasarkan
asas peradilan cepat dan berbiaya murah, pada kenyataannya
pelaksanaan di lapangannya sulit. Hal ini dikarenakan apabila ada
pihak yang merasa kurang puas dengan putusan pengadilan, maka
diberikan kesempatan bagi pihak tersebut untuk melakukan upaya
hukum yaitu banding melalui Pengadilan Tinggi (PT), kasasi melalui
Mahkamah Agung (MA), dan pengajuan peninjauan kembali
(PK). Kedua, biaya yang tidak terukur. Proses peradilan dengan
mekanisme yang telah ditentukan oleh perundang-undangan terikat
dengan prosedur tertentu yang harus dilalui oleh para pihak yang
berperkara dan seringkali membutuhkan proses yang tidak sebentar,
sehingga biaya yang diperlukan menjadi tidak dapat diprediksi
jumlahnya. Ketiga, putusan peradilan seringkali tidak dapat
langsung dieksekusi. Hal ini terjadi apabila salah satu pihak merasa
tidak puas dengan keputusan hakim, sehingga melakukan upaya
hukum yang mengakibatkan putusan hakim tidak dapat dieksekusi
sampai keluarnya putusan peradilan yang terakhir dari upaya hukum
tersebut. Keempat, putusan peradilan seringkali diwarnai dengan
campur tangan pihak lain yang sifatnya non yuridis yang berdampak
pada diragukannya putusan peradilan dalam mencari keadilan
dan kepastian hukum. Terkadang dalam pengambilan keputusan,
pertimbangan non yuridis menjadi lebih dominan dibandingkan
pertimbangan yuridis. Hal tersebut membuat masyarakat apriori
terhadap putusan peradilan yang dikeluarkan.

Secara garis besar, sengketa pertanahan dapat terbagi menjadi
sengketa perdata, sengketa pidana, sengketa administratif, sengketa
yang terkait dengan pendaftaran tanah, penjaminan, pemanfaatan,
penguasaan, transaksi dan tanah adat atau ulayat. Tanah merupakan
hal yang mendasar dan sifatnya sensitif bagi rakyat. Oleh karenanya,
negara sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada
rakyat apabila terjadi permasalahan atau sengketa mengenainya.
Salah satunya adalah kasus sengketa perdata pertanahan yang
terjadi antara subyek hukum baik yang terjadi antar perseorangan,