Page 221 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

212 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
tidak hanya terjadi di kota besar saja, namun juga terjadi di berbagai
pelosok daerah di Indonesia, bahkan sengketa tanah tersebut seiring
berjalannya waktu dapat berkembang menjadi konflik maupun
perkara pertanahan yang tidak jarang pula menimbulkan korban
jiwa. Oleh karenanya perlunya penyelesaian sengketa pertanahan
yang cepat dan tepat agar tidak menimbulkan berbagai kerugian di
masa mendatang.
Akar permasalahan pertanahan, sebagian besar disebabkan
oleh saling klaim penguasaan hak atas tanah. Akar permasalahan
inilah yang kemudian berkembang menjadi sengketa bahkan
menjadi suatu konflik dan perkara pertanahan. Penyebab timbulnya
sengketa pertanahan tidak hanya terbatas pada nilai ekonomis tanah
saja yang terus meningkat. Sengketa pertanahan juga dapat dipicu
oleh berbagai aspek sosial, budaya dan bahkan aspek agama yang
semakin hari menjadi semakin kompleks. Untuk itu diperlukan
solusi atau penyelesaian terhadap berbagai kasus pertanahan agar
para pihak yang bersengketa mendapatkan keadilan dan kepastian
hukum terhadap tanah miliknya.

Penyelesaian kasus pertanahan pada dasarnya dapat dilakukan
melalui dua (2) proses yaitu: proses penyelesaian sengketa melalui
litigasi di dalam pengadilan yang kemudian berkembang dengan
adanya proses lain seperti penyelesaian sengketa secara kooperatif
di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan jalur kooperatif
1
dikenal dengan sebutan Alternative Dispute Resolution (ADR)
yang hendaknya dikedepankan dalam penyelesaian berbagai kasus
pertanahan.
Sampai saat ini penyelesaian sengketa pertanahan dalam
pandangan masyarakat seringkali hanya dapat dilaksanakan dengan
jalur litigasi atau melalui proses pengadilan. Dengan Jalur litigasi ini
keadilan dirasa lebih mudah untuk didapatkan. Namun jalur litigasi
ini memiliki banyak kelemahan yang tidak disadari oleh masyarakat.
Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi seringkali
diabaikan oleh masyarakat yang sebetulnya memiliki banyak

1 Samun Ismaya, Penyelesaian Kasus Pertanahan, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 22