Page 222 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 222
Efektifitas Alternative Dispute Resolution 213
Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan
kelebihan dan keuntungan apabila dipilih dan dilaksanakan oleh
para pihak (Ariani, 2012).
B. Sengketa Tanah
Pada dasarnya, sengketa merupakan lanjutan dari sebuah
masalah. Masalah yang tidak terselesaikan tersebut kemudian
berkembang menjadi sengketa. Sengketa ini muncul apabila
ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan pihak yang
merasa dirugikan tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini
kepada pihak lain. Dalam suatu perjanjian atau kontrak, apabila
terjadi suatu sengketa maka penyelesaiannya tertuang dalam suatu
klausul perjanjian atau kontrak tersebut. Namun apabila tidak ada
perjanjian ataupun kontrak yang mengatur mengenai penyelesaian
sengketa, maka biasanya akan dilaksanakan musyawarah antar para
pihak untuk menemukan solusi dari sengketa tersebut. Penyelesaian
sengketa dapat dilaksanakan dengan berbagai cara (Santoso, 2014).
Kasus sengketa pertanahan pada saat ini tidak hanya
merupakan persoalan individu saja namun telah mengarah pada
persoalan sosial, budaya dan agama yang lebih kompleks, sehingga
memerlukan solusi yang lebih kompleks dan komprehensif dalam
penyelesaiannya. Substansi serta sifat kasus persoalan pertanahan
tidak hanya persoalan administratif, namun juga telah merambah
pada sengketa perdata bahkan masuk pada ranah sengketa pidana
yang menyangkut hak asasi manusia. Secara garis besar, akar
permasalahan sengketa pertanahan dapat terbagi menjadi aspek
normatif, aspek teknis pengelolaan pertanahan yang masuk pada
koridor hukum nasional dan aspek perbedaan pemahaman atas
hukum tanah yang berlaku.
Aspek normatif dari pertanahan menekankan pada persoalan
kesejahteraan serta kepastian hukum hak atas tanah. Umumnya
kasus sengketa pertanahan terjadi dan berkembang di suatu wilayah
masyarakat yang dari sudut pandang ekonomi belum dapat dikatakan
pada taraf sejahtera. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses
masyarakat terhadap sumberdaya tanah sebagai sumber ekonomi,
sehingga menimbulkan perselisihan antar warga masyarakat yang
