Page 223 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

214 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
berkepentingan. Sengketa pertanahan juga timbul karena belum
atau tidak adanya kepastian hukum hak atas tanah yang memberikan
jaminan terhadap kepemilikan tanah. Hal tersebut menimbulkan
perselisihan yang berkembang menjadi sengketa perebutan status
hak atas tanah yang dalam proses penyelesaiannya belum dapat
melindungi pemilik hak yang sebenarnya atas tanah yang menjadi
obyek sengketa.
Dari aspek teknis pengelolaan pertanahan dalam koridor hukum
nasional, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya
sengketa pertanahan yaitu penggunaan sistem pendaftaran tanah
negatif, cakupan peta dasar yang minim, dan penggunaan tanah
terlantar. Sistem pendaftaran tanah negatif dilakukan dengan
pencatatan terhadap tanah. Namun kelemahan pencatatan tanah
tersebut yaitu walaupun pencatatan hak tersebut merupakan bukti
hak kepemilikan namun masih memungkinkan adanya gugatan
pihak ketiga sampai pada batas waktu tertentu. Solusi yang perlu
dilaksanakan adalah mengganti dan memperjuangkan sistem
pendaftaran tanah positif yang bertujuan agar negara memberikan
perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi seseorang
yang memiliki suatu hak atas tanah sehingga tidak menimbulkan
kerugian apabila terjadi sengketa.
Cakupan peta dasar pendaftaran tanah merupakan dasar penting
dalam penyusunan peta pertanahan seperti peta kepemilikan yang
hasil akhirnya adalah berupa sertipikat, peta nilai tanah, peta tata
guna tanah, peta neraca kesesuaian rencana, dan peta cadangan
tanah. Penggunaan tanah terlantar juga menjadi salah satu penyebab
sengketa pertanahan karena adanya penguasaan tanah tanpa adanya
hak atau proses hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakat
pada bidang-bidang tanah yang dianggap terlantar untuk dikuasai,
digarap maupun diperjualbelikan kepada pihak lain. Hal serupa
ini membuka peluang terjadinya sengketa tanah yang lebih besar.
Pada aspek perbedaan dasar pemahaman atas suatu hukum
tanah yang berlaku disebabkan adanya pluralitas yang berlaku di
wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai persepsi dan
pemahaman yang menimbulkan sengketa pertanahan terlebih lagi