Page 241 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

232 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Semarang, mengarah pada identifikasi permasalahan pelaksanaan
pemberian KKPR melalui OSS yang dapat diklasifikasikan menjadi
4 (empat) permasalahan. Keempat permasalahan tersebut meliputi
permasalahan: (1) kelembagaan; (2) sumberdaya manusia; (3)
regulasi dan pedoman pelaksanaan; dan (4) sistem kerja.

1. Permasalahan kelembagaan yang dapat diidentifikasi antara
lain:
a. Banyaknya kementerian/lembaga yang terkait dan masing-
masing mempunyai sistem kerja sendiri-sendiri, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki;
b. Sistem kerja yang direpresentasikan oleh aplikasi layanan
pada masing-masing kementerian/lembaga belum
terintegrasi secara utuh. Aplikasi OSS belum sepenuhnya
mengkover kebutuhan layanan perizinan KKPR, Persetujuan
Lingkungan serta Persetujuan Bangunan Gedung dan
Sertifikat Laik Fungsi.
c. Layanan PTP masih dilakukan secara manual dan pemohon
harus datang langsung ke kantor pertanahan untuk
berkonsultasi terkait kelengkapan dokumen;
d. Belum ada aturan yang jelas berkenaan dengan sistem dan
mekanisme kerja KKPR.
e. Belum adanya RDTR dan kepastian terkait Lahan Sawah
Dilindungi (LSD) di Kabupaten Semarang.

2. Permasalahan yang teridentifikasi terkait dengan SDM yang
terlibat dalam perizinan KKPR antara lain adalah:
a. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM.
b. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pemohon
terhadap perizinan KKPR.
c. Kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan perizinan KKPR.
Dalam 1 (satu) tahun berjalan, baru dilaksanakan sekali
sosialisasi untuk pengelola perizinan yang dilakukan
oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi untuk
pemohon juga baru dilaksanakan sekali oleh DPMPTSP
Kabupaten Semarang.