Page 245 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

236 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
pelaksanaan perizinanan OSS-KKPR dan hal-hal yang
terkait, termasuk OPD yang menanganinya.
c. Menetapkan petugas/admin yang bertanggungjawab dalam
menjalankan OSS-KKPR yang disertai dengan hak dan
kewajibannya.

4. Strategi Implementasi Sistem Perizinan
a. Perizinan untuk Kegiatan Berusaha
Berbagai alternatif penanganan terhadap permasalahan
yang ada dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:
1) Mempercepat proses penyusunan RDTR;
2) Perlunya regulasi yang lebih operasional pada berbagai
tingkatan, seperti pendelegasian kewenangan terhadap
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan
OSS, pembagian peran dan tanggungjawab antar OPD
hingga pada pengaturan petugas/admin yang terlibat
dalam penyelenggaraan perizinan OSS-KKPR;
3) Penyempurnaan system aplikasi perizinan OSS-KKPR
dengan melengkapi system integrasi dan quality
control agar berkas yang diupload pelaku usaha dapat
tervalidasi dengan baik;
4) Mengintegrasikan pelayanan PTP Kantor Pertanahan
ke dalam system OSS-KKPR sejak awal secara on line;
5) Pengajuan kelas jabatan fungsional umum yang
diberikan tugas sebagai admin dalam penyelenggaraan
perizinana OSS-KKPR;
6) Peningkatan intensitas sosialisasi kepada semua
pemangku kepentingan yang terlibat dalam perizinan
OSS-KKPR dan para pelaku usaha.
b. Perizinan untuk Kegiatan Non Berusaha
Berdasarkan beberapa permasalahan terkait dengan
penyelenggaraan perizinanan OSS-KKPR untuk kegiatan
non berusaha perlu dilakukan berbagai agenda perbaikan
seperti:
1) Perlunya penegasan pelimpahan kewenangan
penyelenggaraan perizinan OSS-KKPR dari