Page 248 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 248
MEMBANGUN MARINE KADASTER
DI KOTA BATAM
(TINJAUAN TERHADAP ASPEK KESIAPAN:
INSTITUSIONAL FRAME WORK,
LEGAL FRAME WORK DAN SPATIAL FRAME WORK)
Eko Budi Wahyono , Muh Arif Suhattanto
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
A. Pendahuluan
Kota Batam merupakan salah satu wilayah adminstrasi yang masuk
dalam wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Menurut
catatan dalam https://kepri.bpk.go.id/pemerintah-kota-batam/
Kota Batam terdiri dari 329 buah pulau besar dan kecil, yang letak satu
dengan lainnya dihubungkan dengan perairan. Pulau-pulau yang
tersebar pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan
dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung
Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta
Karimun di bagian selatan. Menurut Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Batam Tahun 2021-2041, RTRW Kota meliputi seluruh wilayah
administrasi Kota Batam dengan koordinat geografis 0°25’29”
sampai dengan 1°15’00” Lintang Utara dan 103°34’35” sampai dengan
104°26’04” Bujur Timur dengan luas meliputi:
• Luas daratan administrasi seluas lebih kurang 103.374 (seratus
tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar;
• Luas rencana reklamasi perairan seluas lebih kurang 6.901
(enam ribu sembilan ratus satu) hektar; dan
• Luas rencana badan air seluas kurang 1.941 (seribu sembilan
ratus empat puluh satu) hektar.
Berdasarkan informasi dari Webinar dengan tema Road to GTRA
Summit 2022 yang dilaksaksanakan oleh Kementerian Agraria Dan
