Page 251 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 251

242    Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
                    yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
             diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan
             pelabuhan, dan pantai umum.

                 Sedangkan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional
             Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian
             Izin Lokasi  dan Izin Pengelolaan.  Izin  tersebut  diberikan kepada
             Masyarakat Lokal  dan Masyarakat  Tradisional,  yang melakukan
             pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan
             pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

                 Dalam pengaturan perizinan tersebut, terdapat batasan-batasan
             (Restriction)  bagi  pemegang  Izin diantaranya adalah  pemberian
             akses  publik. Yang  dimaksud  dengan  “akses  publik”  adalah  jalan
             masuk yang berupa kemudahan, antara lain:

             1.   akses Masyarakat memanfaatkan  sempadan  pantai  dalam
                 menghadapi Bencana Pesisir;
             2.  akses Masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan
                 alam;
             3.  akses nelayan dan pembudidaya ikan dalam kegiatan perikanan,
                 termasuk akses untuk mendapatkan air minum atau air bersih;
             4.  akses pelayaran rakyat;
             5.  akses Masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai.

                 Kota Batam merupakan kota khusus  dengan Hak Pengelolaan
             melalui Badan Otorita Batam. Sampai saat ini meskipun Badan Otorita
             mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam melaksanakan fungsi
             pembangunan di kota batam, namun kebijakan terkait pemberian izin
             dan hak atas tanah di wilayah kota batam masih bersifat sektoral.

                 BP Batam merupakan Badan  yang  diberikan kewenangan
             untuk mengelola kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
             Batam. Pengelolaan lahan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
             perencanaan,  pengalokasian,  pengawasan dan evaluasi.  Hak
             Pengelolaan adalah  hak  menguasai dari negara yang  kewenangan
             pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, dalam
             hal ini pemegangnya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya,
             dalam hal ini pemegangnya adalah Badan Pengusahaan Batam.
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256