Page 255 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

246 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
disamping itu faktor biaya BPHTP yang cukup memberatkan bagi
masyarakat ekonomi lemah membuat keengganan masyarakat
untuk mendaftar tanahnya.

Kewenangan pemberian izin dalam bentuk alokasi lahan di
atas Hak Pengelolaan terletak di BP Batam. Dalam mengelola
Data Spasial dan Data Atribut terkait Alokasi Lahan tersebut BP
Batam mempunyai Sistem Komputerisasi yang dapat merekam dan
memvisualisasikan data spasial berupa Peta Pengalokasian Lahan
dan atribut yang menerangkan status dari lahan tersebut.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut meskipun
kewenangan pemberian alokasi lahan utamanya adalah di wilayah
daratan namun untuk tempat-tempat yang merupakan lahan
strategis untuk kepentingan ekonomi BP Batam mengeluarkan izin
Alokasi Lahan.

Gambar 1 Peta Alokasi Lahan Wilayah Laut
Kantor Pertanahan Kota Batam mempunyai kewenangan di
bidang pertanahan terutama untuk mengeluarkan Sertipikat Hak
Atas Tanah. Objek pensertipikatan Tanah meliputi bidang-bidang
tanah yang ada di darat maupun bidang tanah yang terdapat di
perairan pesisir. Di beberapa tempat di wilayah Kota Batam terdapat
permukiman yang dibangun diatas perairan meskipun penggunaanya
masih berhubungan dengan wilayah daratan. Terdapat sarana dan
prasarana jalan dan saluran air bersih untuk permukiman yang