Page 267 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

258 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Undang- Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Informasi Geospasial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2o19
Tentang Rencana Tata Ruang Laut.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021
Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau
Kecil
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041