Page 270 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Sengketa Tumpang Tindih Penguasaan dan/atau Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) 261
Dengan Kawasan Hutan (KH) Studi di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
pemeriksaan permintaan keterangan dan dokumen terkait, ternyata
lahan tersebut hanya dikuasai oleh 1 orang yang diduga sebagai
mafia tanah dengan modus menggunakan nama sebuah Koperasi
Petani yang seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola
perkebunan sawit tersebut. Adapun luas keseluruhan lahan
dimaksud mencapai 210 Hektare (Ha) dan ditanami pohon sawit
sebanyak 28 ribu pohon. Seharusnya lahan tersebut difungsikan
sebagai kawasan hutan bakau.

B. Tumpang Tindih Kawasan
Permasalahan tumpang tindih kawasan dalam pembangunan
usaha perkebunan dan usaha pertambangan, disebabkan oleh
faktor-faktor berikut: Perusahaan perkebunan tidak memperhatikan
ketentuan yang diatur dalam Izin Lokasi yang diterbitkan bupati
Perusahaan perkebunan langsung melakukan pembukaan lahan
dan penanaman padahal hanya memperoleh Izin Lokasi, sementara
persetujuan prinsip belum terbit Perusahaan pertambangan telah
melakukan eksploitasi begitu mereka memperoleh Izin KP, padahal
persetujuan prinsip belum diterbitkan. Masih banyak daerah yang
belum memiliki RTRWP/K yang telah dipaduserasikan dengan Peta
TGHK Tidak dilibatkannya BPKH untuk memberikan pertimbangan
teknis dalam rangka penerbitan IU Perkebunan tidak berperannya
Dinas Kehutanan kabupaten sebagai pemangku kawasan hutan di
wilayah kabupaten dalam proses penerbitan Izin Lokasi Perkebunan
yakni dalam memberikan pertimbangan teknis ketersediaan lahan
eks kawasan Lemahnya pengawasan dan pengendalian Dinas
Kehutanan kabupaten terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan,
pertambangan dan pengamanan hutan HPH/HPHTI menelantarkan
arealnya (tidak melakukan aktivitas di lapangan) Lemahnya
pengawasan dan pengendalian oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha
Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan, serta Dinas Kehutanan
dan Perkebunan provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan HPH/
HPHTI Belum adanya koordinasi antara Dinas Kehutanan provinsi
dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten, serta BPKH
untuk melakukan rekonstruksi batas kawasan areal HPH/HPHTI