Page 274 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Sengketa Tumpang Tindih Penguasaan dan/atau Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) 265
Dengan Kawasan Hutan (KH) Studi di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
dilibatkannya BPKH untuk memberikan pertimbangan teknis
dalam rangka penerbitan IU Perkebunan; Tidak berperannya
Dinas Kehutanan kabupaten sebagai pemangku kawasan hutan
di wilayah kabupaten dalam proses penerbitan Izin Lokasi
Perkebunan yakni dalam memberikan pertimbangan teknis
ketersediaan lahan eks Kawasan;
3. Lemahnya pengawasan dan pengendalian Dinas Kehutanan
kabupaten terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan,
pengamanan hutan HPH/HPHTI menelantarkan arealnya (tidak
melakukan aktivitas di lapangan) Lemahnya pengawasan dan
pengendalian oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
(BUK) Kementerian Kehutanan, serta Dinas Kehutanan dan
Perkebunan provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan HPH/
HPHTI;
4. Belum adanya koordinasi antara Dinas Kehutanan provinsi
dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten, serta
BPKH untuk melakukan rekonstruksi batas kawasan areal HPH/
HPHTI.

Jika faktor-faktor tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh
instansi-instansi terkait, dan tidak ada upaya penyadaran atau
penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan, tentu saja
kekisruhan kawasan dan permasalahan antar instansi takkan ada
habisnya.

F. Tindak Pidana Kehutanan
Larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dan menimbulkan
sanksi pidana diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. Pasal 50 tersebut menyebutkan bahwa: Pasal
50:
1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana
perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan,
izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil